POJK 12 Tahun 2024 tentang Strategi Anti Fraud: 4 Pilar dan Panduan Implementasi untuk Bank

POJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti Fraud bagi Lembaga Jasa Keuangan (POJK SAF LJK) mewajibkan setiap lembaga jasa keuangan, termasuk bank, menyusun dan menjalankan strategi anti fraud yang terdiri dari empat pilar:

1. Pencegahan
2. Deteksi
3. Investigasi, pelaporan, dan sanksi
4. Pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut

POJK ini diundangkan pada 31 Juli 2024 dan berlaku sejak 31 Oktober 2024. Artikel ini merangkum isi pokok POJK anti fraud tersebut, kewajiban di setiap pilar, dan cara bank menerjemahkannya menjadi proses serta sistem yang berjalan.

Apa Itu POJK 12 Tahun 2024?

POJK 12/2024 adalah peraturan OJK yang menyatukan ketentuan anti fraud untuk seluruh sektor jasa keuangan. Sebelumnya, strategi anti fraud diatur terpisah per industri dengan standar yang berbeda-beda, misalnya POJK 39/POJK.03/2019 untuk bank umum.

POJK 12/2024 mendefinisikan fraud sebagai tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi LJK, konsumen, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan LJK dan/atau menggunakan sarana LJK, sehingga menimbulkan kerugian atau memberi keuntungan bagi pelaku maupun pihak lain.

POJK ini membagi fraud ke dalam lima jenis:

Jenis fraud	Contoh di bank
Korupsi	Suap kepada pegawai untuk meloloskan pengajuan kredit, konflik kepentingan dalam pengadaan
Penyalahgunaan aset	Penggelapan kas teller, pemakaian dana nasabah tanpa hak
Kecurangan laporan keuangan	Rekayasa kolektibilitas kredit agar NPL terlihat lebih rendah
Penipuan	Pembobolan rekening lewat social engineering, kredit fiktif
Pembocoran informasi rahasia	Menjual atau membocorkan data nasabah ke pihak luar

Selain lima jenis ini, POJK juga mencakup tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan fraud sesuai peraturan perundang-undangan. Cakupan pelakunya pun luas: pihak internal LJK, organisasi yang dikendalikan LJK, konsumen, dan pihak ketiga yang bekerja sama dengan LJK.

4 Pilar Strategi Anti Fraud dan Penerapannya di Bank

Pilar 1 — Pencegahan

Pilar pencegahan berfokus menutup peluang fraud sebelum terjadi. Di bank, penerapannya paling sedikit mencakup tiga hal:

• Anti fraud awareness. Sosialisasi kebijakan anti fraud dan pelatihan berkala bagi pegawai, plus edukasi kepada nasabah dan pihak eksternal tentang modus penipuan.
• Identifikasi kerawanan. Pemetaan proses, produk, dan channel yang rawan fraud, misalnya pencairan kredit, pembukaan rekening digital, atau transaksi antarbank.
• Kebijakan mengenal pegawai (know your employee). Screening latar belakang saat rekrutmen, rotasi jabatan di posisi rawan, dan pakta integritas.

Pilar 2 — Deteksi

Pilar deteksi bertujuan menemukan indikasi fraud sedini mungkin. Alatnya meliputi whistleblowing system yang menjamin kerahasiaan pelapor, surprise audit, dan sistem pemantauan transaksi.

POJK 12/2024 secara eksplisit mewajibkan penerapan fraud detection system, disertai peningkatan pemahaman pihak internal dan eksternal serta dukungan manajemen risiko yang memadai. Dengan volume transaksi digital yang mencapai jutaan per hari, pemantauan manual tidak lagi realistis. Bank membutuhkan sistem yang menilai setiap transaksi secara real-time berdasarkan aturan dan pola perilaku.

Pilar 3 — Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

Pilar ini mengatur apa yang terjadi setelah indikasi fraud ditemukan:

• Investigasi untuk mengumpulkan bukti, dijalankan oleh unit atau fungsi anti fraud yang independen.
• Pelaporan kepada manajemen dan kepada OJK sesuai format dan tenggat dalam POJK.
• Sanksi internal yang konsisten agar menimbulkan efek jera, serta pelaporan kepada aparat penegak hukum bila diperlukan.

Pelaku fraud dari kalangan LJK juga dapat dicatat dalam Sistem Informasi Pelaku di Sektor Keuangan (Sipelaku) milik OJK. Datanya bersumber dari laporan penerapan strategi anti fraud yang disampaikan LJK.

Pilar 4 — Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Pilar terakhir memastikan strategi anti fraud terus membaik. Bank memantau tindak lanjut setiap kasus, mengelola database kejadian fraud, dan mengevaluasi efektivitas kontrol secara berkala. Hasil evaluasi dipakai untuk memperbaiki kebijakan, prosedur, dan aturan deteksi.

Kewajiban Laporan ke OJK

POJK 12/2024 mewajibkan LJK menyampaikan tiga jenis laporan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh:

1. Strategi anti fraud, termasuk perubahannya. Perubahan wajib dilaporkan paling lambat 7 hari kerja setelah dilakukan.
2. Laporan penerapan strategi anti fraud, atau koreksinya. Untuk bank, laporan ini disampaikan per semester (Juni dan Desember).
3. Laporan fraud berdampak signifikan. Untuk bank, paling lambat 3 hari kerja sejak fraud diketahui.

Keterlambatan penyampaian laporan dikenai sanksi denda yang besarnya disesuaikan dengan kompleksitas kegiatan usaha LJK. Selain itu, LJK wajib memiliki unit kerja atau fungsi khusus yang menangani penerapan strategi anti fraud.

Dari Regulasi ke Implementasi: Peran Fraud Detection System

Empat pilar di atas menuntut lebih dari sekadar kebijakan tertulis. Pilar deteksi khususnya tidak mungkin dipenuhi tanpa sistem, dan OJK sendiri menjadikannya kewajiban.

FDS yang memadai untuk kebutuhan POJK 12/2024 setidaknya mampu:

• Memantau transaksi di semua channel (mobile banking, internet banking, ATM, EDC, transfer antarbank) secara real-time.
• Menggabungkan rule-based scoring dengan machine learning untuk menangkap pola baru.
• Menyediakan case management dan audit trail yang mendukung pilar investigasi.
• Menghasilkan data dan laporan yang memudahkan penyusunan laporan ke OJK.

Pelajari cara kerjanya lebih lanjut di artikel Cara Kerja Fraud Detection System Real-Time & 7 Kriteria Memilih Vendor, atau lihat solusi Fraud Detection System HBM.

Seberapa siap pilar deteksi di bank Anda? Diskusikan gap assessment fraud detection sesuai POJK 12/2024 bersama tim HBM.

Konsultasi dengan Tim HBM